Rehabilitasi Gedung PA Ternate

KPA TERNATE : SAYA MINTA MAAF

Ternate, pa.ternate.net. (2/05/2012)

Ketua PA Ternate, Drs. Idris Hamzah, MH. dalam beberapa hari terakhir kerap menemui dan menyapa para pencari keadilan yang memadati ruang tunggu. Ketua PA bahkan  meminta maaf secara langsung kepada para pencari keadilan, baik sedang menunggu giliran sidang maupun yang berhubungan dengan bagian perkara. Permintaan maaf Ketua itu terkait kondisi kantor PA Ternate yang sementara ini dalam pekerjaan rehabilitasi, sehingga kondisi ruang tunggu dan arus masuk keluar kantor terasa sempit. “Saya minta maaf dari bapak ibu semua, karena kondisi kantor yang sementara ini dalam perbaikan”, Ungkap mantan ketua PA Kotamobagu ini di tengah kerumunan pencari keadilan.

Dari pantauan tim IT, 2 ruang sidang yang semula digunakan, kini tinggal satu ruang sidang, sehingga setiap majelis hanya mendapatkan 1 hari giliran sidang untuk setiap pekan. Karena satu bagian gedung mengalami pembongkaran, maka bagian kesekretariatan yang tadinya menempati gedung tersebut kini menempati ruangan yang semula digunakan oleh para Panitera, sementara ruang mediasi digunakan oleh bagian keuangan. Ruang sidang utama pun, setelah digunakan untuk sidang, akan digunakan lagi untuk sholat dhuhur dan ashar.

Sekretaris MA:

Penyerapan Anggaran, Teknologi Informasi adalah Jawabannya

Jakarta | pta-jakarta.go.id (3/5)

Ada yang berbeda dalam rapat koordinasi pimpinan pengadilan agama se wilayah PTA Jakarta kali ini. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi, SH., MH untuk pertama kalinya sejak dilantik, berkenan menghadiri rapat koordinasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat, kawasan Puri Indah, Jakarta Barat, Kamis (3/5/2012).

Acara   yang dimulai selepas sholat zhuhur dan berakhir sore hari itu dihadiri ketua, pejabat struktural dan fungsional PTA Jakarta. Selain itu seluruh pimpinan Pengadilan Agama se DKI Jakarta yaitu Ketua, Pansek dan pejabat struktural dan fungsional juga turut menghadiri acara tersebut.

Secara panjang lebar Sekretaris MA RI, Nurhadi SH., MH menyampaikan pengarahan, pembinaan serta berbagai informasi terkini di Mahkamah Agung. Salah satu hal khusus yang beliau sampaikan secara mendalam adalah perkembangan hasil evaluasi tim Quality Assurance (TQA)  Reformasi Birokrasi terhadap institusi MA dan peradilan dibawahnya yang sudah turun ke 8 wilayah provinsi di Indonesia beberapa waktu lalu.

“Catatan penting kali ini adalah kita menunggu hasil evaluasi TQA RB pusat yang berkisar pada 8 area perubahan,” ujar Nurhadi.

“Sebagai informasi, ada catatan kritis mengenai temuan dari tim RB pusat yaitu mengenai Peta Resiko, Manajemen Resiko serta Area Kritis dimana kita belum punya dan akan secepatnya merumuskan hal ini,” imbuhnya.

Nurhadi menambahkan, Standard Operational Procedure (SOP) harus terus dibenahi sehingga apa yang ada dalam SOP dapat terealisasi. “Saya sampaikan juga kita masih lemah dalam area I yaitu manajemen perubahan,” tandasnya.

Beliau tak lupa menyampaikan harapannya untuk hasil evaluasi uji petik atau TQA Pusat dapat menghasilkan nilai yang diharapkan. “Saat ini BPK mendapat nilai 86, Sekneg 47, Kepolisian 40, BPKP 70, dan Depkeu 100, dan mudah-mudahan bisa dapat nilai 80, itu sudah cukup bagus,” ungkapnya.